Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto membawa gebrakan baru dengan mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Badan ini digadang-gadang akan menjadi mesin baru untuk menggenjot ekonomi Indonesia, menggantikan peran Kementerian BUMN sebagai pengelola aset negara. Namun, apakah Danantara benar-benar menjadi solusi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi atau justru menambah tantangan baru?
Apa Itu Danantara?
BPI Danantara adalah badan investasi yang dibentuk untuk mengelola aset-aset negara, terutama BUMN besar seperti Pertamina, PLN, Telkom, dan perbankan BUMN. Dengan dana investasi yang mencapai Rp750 triliun, Prabowo menegaskan bahwa Danantara akan fokus pada efisiensi dan peningkatan nilai ekonomi dari aset negara.
Keputusan ini tentu menarik perhatian publik karena sebelumnya Indonesia sudah memiliki Indonesia Investment Authority (INA), sebuah sovereign wealth fund yang memiliki fungsi serupa. Bahkan, INA disebut akan dilebur ke dalam Danantara.
Harapan Besar: Mampukah Danantara Meningkatkan Ekonomi?
Langkah ini membawa beberapa harapan positif, antara lain:
1. Optimalisasi Aset BUMN
Dengan model superholding, Danantara bisa mengelola aset negara secara lebih strategis, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan keuntungan bagi negara.
2. Menarik Investasi Asing
Dengan tata kelola yang lebih profesional, Danantara berpotensi menarik lebih banyak investor asing yang ingin berinvestasi di sektor-sektor strategis Indonesia.
3. Peningkatan Dividen untuk Negara
Prabowo menargetkan setoran dari BUMN yang dikelola Danantara mencapai Rp300 triliun pada 2025, yang sebagian besar akan digunakan untuk kepentingan rakyat.
Tantangan Besar: Apakah Akan Efektif?
Namun, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi:
1. Transparansi dan Akuntabilitas
Dengan dana sebesar itu, bagaimana pemerintah memastikan pengelolaan Danantara tetap transparan dan tidak disalahgunakan?
2. Peralihan dari Kementerian BUMN
Penggantian Kementerian BUMN oleh Danantara bisa memunculkan tantangan birokrasi dan perubahan kebijakan yang tidak mudah.
3. Efisiensi vs. Politik
Seberapa besar pengaruh politik dalam kebijakan Danantara? Jika terlalu politis, dikhawatirkan akan terjadi kepentingan tertentu yang menghambat kinerja badan ini.
Danantara bisa menjadi harapan baru bagi ekonomi Indonesia jika dikelola dengan baik, transparan, dan profesional. Namun, tanpa pengawasan ketat, justru bisa menjadi tantangan baru yang berisiko bagi stabilitas ekonomi. Masyarakat dan DPR harus memastikan bahwa badan ini benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan hanya segelintir elit politik atau bisnis.
