Tahun 2025 menjadi periode yang penuh dinamika bagi perpolitikan Indonesia. Berbagai isu strategis, mulai dari kebijakan fiskal hingga hubungan internasional, mewarnai perjalanan awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.Koran Acehmethree.net+4liputan6.com+4Koran Aceh+4
Kebijakan Fiskal dan Respons Publik
Penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% memicu reaksi dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI). Mereka menggelar aksi unjuk rasa di beberapa kota besar, menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap daya beli masyarakat.
Isu Geopolitik dan Kebijakan Luar Negeri
Permintaan Rusia untuk menempatkan pesawat militer jarak jauh di Pangkalan Udara Manuhua, Biak, Papua, menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara tetangga seperti Australia dan Jepang. Meskipun pemerintah Indonesia telah membantah laporan tersebut, isu ini menyoroti tantangan dalam menjaga keseimbangan hubungan internasional di tengah dinamika global.
Fenomena Sosial: #KaburAjaDulu
Tagar #KaburAjaDulu menjadi viral di media sosial, mencerminkan keinginan sebagian generasi muda untuk mencari peluang di luar negeri. Fenomena ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi dan sosial di dalam negeri. Beberapa tokoh publik menekankan bahwa mencari pengalaman di luar negeri bukan berarti kurangnya nasionalisme, melainkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kontribusi bagi bangsa.
Optimisme Terhadap Masa Depan Ekonomi
Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat dunia pada tahun 2050, mengungguli negara-negara seperti Jerman dan Jepang. Pernyataan ini didukung oleh survei yang menunjukkan mayoritas masyarakat optimis terhadap prospek ekonomi di bawah kepemimpinan beliau.
Kesimpulan
Dinamika politik Indonesia di tahun 2025 mencerminkan proses adaptasi dan penyesuaian terhadap berbagai tantangan domestik dan global. Partisipasi aktif masyarakat dalam menyuarakan aspirasi serta kebijakan pemerintah yang responsif menjadi kunci dalam mewujudkan stabilitas dan kemajuan bangsa.
